Bantul — Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bantul menggelar sosialisasi Budaya Pemerintahan SATRIYA pada Selasa, 19 Agustus 2025, di Joglo Bu Marjuki. Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 13.00 WIB tersebut bertujuan memperkuat integritas dan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan DKP.
Acara dibuka oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa penguatan budaya kerja merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas pelayanan publik dan memastikan setiap pegawai kembali meneguhkan komitmen terhadap nilai-nilai SATRIYA.
Bahas Pencegahan Korupsi dan Nilai BerAKHLAK
Kegiatan menghadirkan dua narasumber utama, yakni Kepala Kejaksaan Negeri Bantul dan perwakilan Bagian Organisasi Kabupaten Bantul.
Pada sesi pertama, Kepala Kejaksaan Negeri Bantul menyampaikan materi tentang pencegahan korupsi melalui penguatan Budaya SATRIYA. Ia menekankan bahwa praktik korupsi dapat muncul dari tindakan kecil, seperti pemalsuan nota atau gratifikasi terkait jabatan. Ia mengingatkan bahwa ASN harus memahami tugas pokok dan fungsi agar tidak terjebak pada pelanggaran kewenangan.
Dalam paparannya, disampaikan pula ketentuan gratifikasi yang masih diperbolehkan selama tidak berkaitan dengan jabatan, dengan nilai maksimal Rp1.000.000 per tahun. Penguatan nilai-nilai SATRIYA disebut sebagai langkah strategis untuk mencegah terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Sesi kedua membahas implementasi Budaya Pemerintahan SATRIYA dan nilai dasar ASN BerAKHLAK. Narasumber dari Bagian Organisasi menjelaskan visi budaya pemerintahan yang berkarakter luhur dan berorientasi pelayanan, disertai misi yang mengacu pada filosofi keistimewaan DIY serta penguatan profesionalisme ASN.
Nilai SATRIYA—Selaras, Akal budi luhur, Teladan, Rela melayani, Inovatif, Yakin dan percaya diri, serta Ahli profesional—ditekankan sebagai pedoman perilaku ASN dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan inovatif.
Dorong Perubahan Sistem Kerja ASN
Dalam pemaparannya, Bagian Organisasi juga menyoroti sasaran perubahan jangka panjang, meliputi perbaikan tata kelola bebas KKN, peningkatan efisiensi, profesionalisme ASN, inovasi layanan publik, serta regulasi yang lebih sinkron. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi, pembentukan agen perubahan, penyusunan rencana aksi, dan evaluasi berkala dalam rentang 2023–2033.
Peran Pimpinan Dianggap Krusial
Menutup kegiatan, Kepala DKP Bantul menegaskan bahwa pimpinan memiliki posisi strategis dalam memastikan nilai SATRIYA dan BerAKHLAK benar-benar terinternalisasi dalam perilaku kerja sehari-hari. Ia menilai keteladanan pimpinan menjadi faktor kunci dalam membangun birokrasi yang profesional, bersih, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
